GelarRakor Yankomas, Kanwil NTT Bahas 7 Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di NTT Bersama Instansi Terkait Kupang, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur melalui Bidang HAM Kembali melaksanakan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) bertempat di Aula Utama Kanwil
TERNATEpm.com, Jumlah anggota kepolisian di Maluku Utara melakukan pelanggaran kode etik dan kedisplinan terus meningkat. Tercatat, sepanjang tahun 2022, terdapat 62 anggota melakukan pelanggaran disiplin dan 27 melanggar kode etik. Data tersebut diungkapkan Kabid-Propam Polda Malut, Kombes (Pol) Wahyu Agung Sujatmiko, dalam kegiatan operasional triwulan II tahun akademik 2022 Polda Malut di
Sejak10 tahun berkiprah di Komnas HAM RI dari 2001 s.d. 2011, pak Ot telah banyak menyelesaikan Kasus - Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku. Beliau mampu membangun jalinan kerjasama yang baik antar Instansi dan mempromosikan Perwakilan Komnas HAM Maluku hingga di kenal sampai dipelosok Negeri-Negeri Maluku.
Senidan aktivisme selalu beririsan. Seringkali produk seni —salah satunya musik— digunakan sebagai penyambung lidah dari keresahan yang tengah terjadi di akar rumput. Tiga album dari musisi independen ini menyoroti isu tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai narasi utama di albumnya.
KasusPelanggaran HAM yang Terjadi di Maluku. Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku telah dimulai sejak lama dan baru diadukan sejak pertengahan 2008 dan meningkat di pertengahan 2009. Saat ini, untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Kasuspelanggaran HAM di Indonesia mulai dari masa orde baru oleh rezim Soeharto, kontroversi gerakan 30 S/PKI, hingga konflik kekerasan di Kepulauan Maluku. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak dalam Namunseiring dengan kemajuan ini, pelanggaran ham kemudian juga sering terjadi di sekitar kita. Unt
ANTARAFOTO/Agus Bebeng. Demonstrasi pelanggaran HAM di Paniai, Papua. MAHKAMAH Agung (MA) Republik Indonesia sedang mempersiapkan pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada Peristiwa Paniai, Papua, 2014. Menurut juru bicara MA Andi Samsan Nganro, persiapan itu termasuk menetukan lima hakim yang akan menyidangkan

KompolCam Latarissa karena diduga melanggar Hak Asasi Manusia dengan cara menggunakan kekuasaan yang ada di tangannya. Demikian antara lain penegasan Sarkol kepada wartawan diruang kerjanya Rabu, 16/2/2022. Dikatakan, setelah Komnas Ham Perwakilan Maluku menerima surat pengaduan dari Ny.

Vibizmedia - Malut) Ternate, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melaksanakan rapat terkait Evaluasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, Jum'at (05/08/2022). Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M.Adnan yang di wakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M T S didampingi oleh Kepala Subbidang Pemanjuan HAM, Teguh
KontraS Pelanggaran HAM Di Balik Ibu Kota Baru. Sabtu 05 Mar 2022 02:46 WIB. Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Agus Yulianto. Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Ananda (kanan) mengatakan, KontraS juga mencium aroma conflict of interest yang sangat kental dalam proses pembangunan IKN ini. Foto: Republika/Prayogi. Ambon- Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Maluku Utara (Malut) mengadukan tiga kasus pelanggaran hak - hak masyarakat adat di Malut bersamaan dengan tiga kasus lain dari Maluku, antara lain kasus PT NHM dengan Suku Pagu, PT WBN dengan Suku Sawai dan Taman Nasional Aketajawe Lolobata dengan Suku Tobelo Dalam, untuk masuk Inkuiri Nasional Komnas HAM yang akan digelar, Rabu (29/10) hari ini Pada6 Februari 2001, Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mediasi (KPMM) di Maluku mencatat, sejak Januari 1999 hingga Oktober 2000 sedikitnya telah jatuh korban 3.080 orang tewas, 4.024 luka-luka, dan 281.365 orang lainnya mengungsi. Konflik Poso
Jakarta Kejaksaan Agung tetap berpegangan pada undang-undang (UU) terkait lokasi persidangan dugaan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat Peristiwa Paniai 2014 di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan.Direktur Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Erryl Prima Putra Agoes menjelaskan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Diplomatdiplomat Indonesia tak pernah menyajikan data maupun fakta berhasil menekan pelanggaran HAM di Papua. Baca Juga: Diisolasi Akibat Covid-19, Calon Bupati Manokwari Selatan Belum Ditetapkan. Suara Vanuatu untuk memperjuangkan hak asasi bangsa Papua bukan kali pertama dilontarkan oleh negara yang luasnya hampir sama dengan Pulau Maluku
Informasimengenai pelanggaran HAM oleh ABK Indonesia itu viral setelah beredarnya video yang menggambarkan penderitaan mereka melalui media sosial dan media massa. Mereka bekerja di kapal pencari ikan Long Xin 605, Long Xin 629 dan Tian Yu 8 berbendera Tiongkok, yang beroperasi berpindah-pindah tempat melintasi negara.
Jakarta Rabu 1 Juli 2020 - Sejumlah masyarakat sipil melakukan aksi di depan gedung BNI, KPK dan OJK menuntut lembaga pembuat kebijakan dan penegakkan hukum untuk mengusut perusahaan sawit, karet dan kayu milik Korindo Group, konglomerat Korea Selatan yang beroperasi di Papua dan Maluku.
WakilMenteri Luar Negeri Indonesia menyatakan pemerintah Indonesia menyayangkan isu dugaan pelanggaaraan HAM di Papua. Ketia ia berada di Papua Nugini menghadiri pertemuan Pasific Island Forum (PIF). Apalagi isu tersebut masuk atas usulan dan desakan dari berbagai LSM lokal serta asing dan bukan merupakan usul Pemerintah Indonesia. Usulan ini jelas tidak sejalan dengan tujuan utama pembetukan PIF Menurutnya bukan disebut pelanggaran HAM berat, karena peristiwa ini dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata, sehingga Komnas HAM mengkategorikannya sebagai pelanggaran HAM yang serius, karena ini perbuatan kriminal. "Karena kalau kita melihat kronologisnya, ini ada yang memberikan perintah atau komando kepada mereka. wRdn7f.